LIPUTAN24.COM//MANADO –
Tabir gelap dugaan praktik mafia perekrutan pekerja migran ilegal (unprosedural) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Utara kian memantik reaksi keras berbagai kalangan.
Laporan resmi seorang korban berinisial CL yang telah bergulir selama tiga tahun di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, hingga kini jalan di tempat tanpa satu pun penetapan tersangka.
Mandeknya penanganan perkara ini memicu dugaan kuat adanya perlindungan sistematis dari oknum internal penegak hukum hingga pejabat tinggi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Desakan PPWI: Bentuk Tim Khusus !
Menanggapi lambannya penanganan hukum dan adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap korban, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke melayangkan desakan keras kepada pimpinan tertinggi Polri untuk segera mengambil alih dan membentuk tim independen.
Ketua Umum PPWI menegaskan bahwa mandeknya laporan korban selama tiga tahun di Polda Sulut mencederai rasa keadilan publik dan mencoreng marwah institusi kepolisian.
“Kami mendesak Kapolri untuk segera membentuk Tim Khusus lintas instansi yang independen dan profesional guna mengusut tuntas kasus TPPO di Manado ini. Jangan biarkan ada ‘orang kuat’, baik dari oknum perwira menengah di internal Polda Sulut maupun pejabat tinggi di Kementerian P2MI, yang menjadi tembok pelindung bagi para sindikat mafia perdagangan orang,” tegas Ketua Umum PPWI dalam keterangannya.
PPWI juga mengecam keras segala bentuk intimidasi dan upaya pembungkaman—termasuk kriminalisasi terhadap korban yang berani bersuara—dan meminta agar Propam Polda Sulut segera memeriksa oknum penyidik berinisial PP dan RK yang diduga sengaja mendiamkan berkas perkara tersebut di laci meja.
Kejanggalan Sejak Meja Laporan
Berdasarkan penelusuran dan keterangan yang dihimpun, kejanggalan penanganan kasus CL telah terendus sejak tahap pelaporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulut. Nama salah satu terduga pelaku utama dilaporkan raib dari daftar berkas perkara.
Memasuki tahap penyelidikan hingga penyidikan, proses hukum seolah sengaja diperlambat dengan berbagai dalih teknis oleh penyidik yang disinyalir memiliki kedekatan khusus dengan para terduga pelaku utama—yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulut pada masa itu beserta sejumlah stafnya.
Pembungkaman Hasil Investigasi Inspektorat
Upaya menutup-nutupi skandal ini diduga tidak hanya terjadi di tingkat daerah. Di level kementerian, sejumlah pejabat tinggi KP2MI disinyalir melarang keras pembukaan dokumen hasil investigasi Inspektorat untuk dijadikan bukti petunjuk bagi penyidik.
Padahal, Ketua Tim Investigasi saat itu, Alamsyah, secara langsung telah mengonfirmasi kebenaran terjadinya pelanggaran prosedur dan praktik TPPO tersebut. Tim investigasi bahkan sempat merekomendasikan langkah mediasi untuk mengganti kerugian materiil korban, namun rekomendasi itu mental akibat larangan dari pimpinan kementerian.
Korban Melapor, Malah Dikriminalisasi
Alih-alih mendapatkan perlindungan negara, korban CL justru menghadapi tekanan berlapis. Sejumlah pejabat KP2MI dikabarkan turun langsung ke Manado untuk meredam gejolak kasus ini.
Puncaknya, korban yang vokal menuntut keadilan berbalik dilaporkan dan dipaksakan menyandang status tersangka menggunakan pasal pencemaran nama baik. Langkah kriminalisasi ini dinilai cacat hukum, mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa kritik atau penyampaian informasi demi kepentingan umum dan pembelaan diri tidak dapat dipidana.
Sorotan Integritas dan Akar Sindikat Judol-Scam
Lambannya penanganan kasus ini menjadi sorotan tajam terhadap komitmen pembersihan internal Polri. Pasalnya, jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal merupakan hulu dari sindikat kejahatan transnasional, termasuk eksploitasi pekerja di sektor judi online (judol) dan penipuan daring (scamming) yang kini merusak generasi muda dan merugikan keuangan negara secara masif.
Publik dan pegiat sosial turut menyoroti penempatan perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri di tubuh KP2MI, termasuk rekam jejak pucuk pimpinan BP3MI Sulut saat ini yang dijabat perwira aktif berpangkat AKBP dengan riwayat penugasan sebelumnya di Polres Binjai yang sempat menuai sorotan media.
Ujian Komando Kapolri Suyudi Ario Seto
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam menerjemahkan instruksi tegas Presiden untuk memberantas sindikat TPPO hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.
Dengan adanya desakan kuat dari lembaga sekelas PPWI, publik kini menanti langkah konkret Mabes Polri untuk meruntuhkan tembok pelindung mafia perdagangan orang, memeriksa belasan pejabat kementerian yang terindikasi terlibat, serta memulihkan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.
(Tim Red)






