JAKARTA – Sengketa tanah warisan keluarga almarhum James Ferdinand Mononutu di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, pihak ahli waris melalui Kantor Advokat dan Pengacara S.E.S & PARTNERS mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado segera menggelar perkara khusus sekaligus melakukan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi objek sengketa.
Permohonan Gelar Khusus tersebut disampaikan melalui Tim Kuasa Hukum Almarhum James Ferdinand Mononutu dari S.E.S & PARTNERS yang terdiri atas C. Suhadi, S.H., M.H., Dr. H. Muh Eddy Gozaly, S.H., M.H., dan M. Intan Kunang, S.H., M.H., yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado pada 28 Oktober 2026 dengan Nomor Surat 133/SES-JKT/X/2026.
Permohonan itu berkaitan dengan dugaan cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tanah seluas kurang lebih enam hektare yang diklaim sebagai harta peninggalan almarhum James Ferdinand Mononutu.
Salah satu kuasa hukum ahli waris, C. Suhadi, S.H., M.H., mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya hukum untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hak para ahli waris atas tanah peninggalan yang hingga kini dipersoalkan keabsahan penguasaan serta peralihan haknya.
“Kami meminta BPN Kota Manado segera merespons permohonan gelar perkara khusus ini. Persoalan yang kami ajukan bukan sekadar sengketa penguasaan tanah, tetapi menyangkut dugaan adanya persoalan mendasar dalam proses penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah yang menurut klien kami masih berstatus boedel waris,” ungkap C. Suhadi, dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, tanah seluas kurang lebih 60.000 meter persegi tersebut merupakan peninggalan almarhum James Ferdinand Mononutu yang tercatat dalam Register Folio Nomor 0187 C. Menurut pihak ahli waris, tanah itu belum pernah dibagikan secara sah kepada seluruh ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia pada 1961.
Namun, dalam perjalanan sejarahnya, tanah tersebut diduga dikuasai secara sepihak oleh Margareth Rietcher, istri ketiga almarhum yang disebut berstatus warga negara Belanda. Bahkan, pihak ahli waris mendalilkan bahwa orang tua para pemohon pernah diusir dari lahan perkebunan keluarga tersebut.
Persoalan kemudian berkembang ketika Margareth Rietcher diduga membuat akta hibah kepada anaknya, Concordia Sophia Lodola Mononutu, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya.
Berdasarkan akta hibah tersebut, kemudian terbit SHM Nomor 02/Malalayang pada 12 Juni 1968 dengan luas 60.000 meter persegi. Sertifikat itu selanjutnya mengalami perubahan pada 28 Februari 1995 menjadi SHM Nomor 2198/Malalayang Satu dengan luas 63.680 meter persegi atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu.
C. Suhadi menegaskan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan hukum yang dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh oleh BPN, terutama menyangkut status kewarganegaraan pihak yang tercatat sebagai pemegang hak serta keabsahan proses hibah atas tanah yang diklaim masih menjadi harta warisan bersama.
“Kami memiliki dasar untuk mempertanyakan keabsahan kepemilikan tersebut. Berdasarkan konfirmasi Kementerian Dalam Negeri pada 2018, tidak ditemukan data kewarganegaraan Indonesia atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu, baik melalui proses naturalisasi, perkawinan, maupun alasan lainnya sebagaimana yang kami ajukan dalam dokumen permohonan,” terangnya.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia, sementara orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia.
Selain persoalan kewarganegaraan, tim kuasa hukum juga mempersoalkan status tanah yang menurut mereka belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris.
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 830, Pasal 833 ayat (1), dan Pasal 1066 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur mengenai pewarisan dan hak para ahli waris terhadap harta peninggalan.
“Selama harta peninggalan belum dibagi, hak atas harta tersebut merupakan hak bersama para ahli waris. Karena itu, kami mempertanyakan bagaimana proses hibah dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan apabila tanah tersebut masih berstatus boedel waris dan belum ada pembagian maupun persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak,” tegasnya.
Atas dasar berbagai persoalan tersebut, S.E.S & PARTNERS meminta BPN Kota Manado segera melakukan pemeriksaan menyeluruh melalui mekanisme gelar perkara khusus. Mereka juga meminta agar SHM Nomor 02/Malalayang dan SHM Nomor 2198/Malalayang Satu beserta seluruh sertifikat turunannya diblokir guna mencegah kemungkinan terjadinya peralihan maupun pembebanan hak baru selama sengketa belum memperoleh penyelesaian.
“Kami berharap BPN tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Gelar perkara khusus penting dilakukan agar seluruh dokumen, riwayat tanah, proses peralihan hak, serta dasar penerbitan sertifikat dapat diperiksa secara objektif dan transparan,” katanya.
Tim kuasa hukum juga meminta agar hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penanganan terhadap sertifikat yang apabila terbukti bermasalah secara administratif maupun yuridis dapat dilakukan pembatalan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Sebagai bentuk upaya pengawasan dan perhatian dari instansi terkait, surat permohonan gelar perkara khusus itu turut ditembuskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Provinsi Sulawesi Utara.
Pihak ahli waris berharap BPN Kota Manado segera memberikan tanggapan resmi dan mengambil langkah konkret agar persoalan tanah warisan tersebut memperoleh kepastian hukum. Mereka menegaskan bahwa upaya yang ditempuh merupakan bagian dari perjuangan untuk mendapatkan perlindungan hak keperdataan para ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Tim**)








