NEWSBRATA.COM//MANADO —
Solusi atas nasib pertambangan rakyat di Sulawesi Utara terus bergulir tajam. Federasi Serikat Buruh Nyuir Melambai (FSB-NM) bersama ribuan masyarakat, kaum buruh, dan pekerja lingkar tambang menyatakan sikap tegas untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa damai dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil demi mempertahankan sumber penghidupan utama puluhan ribu keluarga yang menggantungkan nasib pada sektor pertambangan rakyat. Bagi mereka, keberlangsungan aktivitas tambang legal bukan sebatas dinamika ekonomi, melainkan menyangkut martabat, keselamatan kerja, hingga masa depan anak-cucu masyarakat lokal.
Mendesak Langkah Konkret Kapolda Sulut
FSB-NM menilai ketidakpastian regulasi dan tindakan penegakan di lapangan saat ini berpotensi meremukkan perekonomian masyarakat kecil. Melalui aksi damai ini, FSB-NM melayangkan desakan langsung kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., agar membuka ruang dialog yang konstruktif dan humanis.
FSB-NM berharap Kapolda Sulut dapat mendorong solusi legal dan strategis, termasuk membuka kembali ruang aktivitas pertambangan rakyat yang telah mengantongi dasar hukum serta perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
”Bukan Melawan Hukum, Kami Menuntut Keadilan!”
Dalam keterangannya, pengurus FSB-NM menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali tidak ditujukan untuk menentang hukum. Sebaliknya, ini adalah panggilan nurani demi menegakkan keadilan, perlindungan buruh, dan kepastian hukum yang berpihak pada rakyat kecil.
”Suara buruh dan masyarakat lingkar tambang tidak boleh terus diabaikan. Jangan sampai pembiaran masalah ini justru memperberat beban hidup rakyat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” tegas perwakilan FSB-NM.
FSB-NM menjamin seluruh rangkaian aksi akan berlangsung secara damai, tertib, dan menghormati ketertiban umum. Aksi ini membawa pesan jernih bagi jajaran Kepolisian dan Pemerintah Daerah: masyarakat butuh langkah nyata dan kepastian hukum, bukan sekadar janji.
Kini, mata publik Sulawesi Utara tertuju pada jajaran Polda Sulut. Masyarakat berharap aspirasi ini direspons dengan hati dingin dan kebijakan konkret demi menjaga stabilitas keamanan sekaligus roda perekonomian rakyat. (RED)