Liputan24.Com//MINAHASA TENGGARA —
Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal serta praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Biosolar di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali menjadi sorotan tajam. Maraknya aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan besar, mengapa praktik yang diduga merugikan negara itu seolah terus berjalan tanpa penindakan tegas?
Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Utara tidak sekadar melakukan pengawasan dari balik meja, tetapi segera turun ke lapangan dan melakukan penindakan terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar hukum.
Sorotan publik semakin keras karena muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki kekebalan hukum.
“Pelaku-pelaku pertambangan dan mafia BBM di Mitra sudah tidak lagi takut dengan APH yang ada di Sulawesi Utara. Ada dugaan mereka merasa aman karena adanya koordinasi atau pemberian sesuatu kepada oknum tertentu,” ujar sumber masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan dari sumber masyarakat dan masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Jika benar terdapat praktik pembiaran, perlindungan, ataupun keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran oleh pelaku usaha. Hal itu berpotensi menjadi persoalan serius mengenai integritas penegakan hukum dan pengawasan terhadap aparat itu sendiri.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, turut mendesak pemerintah mengambil langkah serius terhadap dugaan praktik ilegal yang terjadi di daerah.
Pemerintah pusat diminta tidak membiarkan persoalan tersebut berhenti pada laporan dan pernyataan semata. Jika terdapat bukti pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu.
Wilson Lalengke juga mendesak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan keterlibatan oknum kepolisian apabila nantinya ditemukan bukti adanya aparat yang melindungi atau terlibat dalam aktivitas pertambangan maupun penyalahgunaan BBM.
“Kalau memang ada oknum polisi yang terbukti terlibat, jangan dilindungi. Proses sesuai hukum dan berikan sanksi tegas,” demikian tuntutan yang disampaikan.
Desakan serupa datang dari Ketua Lidikkrimsus Sulut, Hendra Tololiu, yang meminta Polda Sulawesi Utara dan Mabes Polri segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Publik kini menunggu keberanian APH untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang.
Jika aktivitas tersebut memang ilegal dan merugikan negara, mengapa belum juga ditindak secara tegas?
Masyarakat meminta jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemilik modal, pengusaha, ataupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh.
Kini bola berada di tangan APH. Bongkar jika memang ilegal. Periksa jika ada dugaan keterlibatan. Tindak jika terbukti bersalah. Jangan biarkan dugaan mafia pertambangan dan BBM menjadi “rahasia umum” yang terus dipelihara.
(Tim**)