LHOKSEUMAWE — Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lhokseumawe, Selasa (10/11/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan berlangsung lancar, tertib, transparan, serta diterima oleh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan sebagai penerima manfaat.
Dalam kunjungannya, Sayuti Abubakar melihat secara langsung proses pelayanan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Ia juga memantau kondisi di lokasi guna memastikan proses administrasi dan pelayanan kepada penerima berjalan dengan baik.
“Pemerintah Kota Lhokseumawe ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan usaha,” ujar Sayuti.
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperkuat modal, menjaga aktivitas usaha, serta meningkatkan kapasitas usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Pada tahap pertama, sebanyak 5.510 pelaku usaha tercatat sebagai penerima bantuan di wilayah Kota Lhokseumawe. Masing-masing pelaku usaha mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta, sesuai dengan ketentuan program.
Program bantuan tersebut menyasar pelaku usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memenuhi kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, program Banpres tersebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Penyaluran tahap pertama sebesar Rp600 miliar dilakukan pada 2026, sementara sisa anggaran direncanakan disalurkan pada 2027.
Bantuan itu ditujukan terutama kepada pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi atau bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sayuti berharap penerima tidak menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan konsumtif, melainkan mengoptimalkannya sebagai tambahan modal usaha.
“Harapan kita bantuan ini benar-benar memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha, memperkuat permodalan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen mendukung penguatan sektor UMKM sebagai salah satu sektor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Menurut Sayuti, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha tidak hanya berupa bantuan permodalan, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk, dengan tetap mengikuti mekanisme dan persyaratan program. Pemerintah daerah, kata Sayuti, akan terus melakukan pemantauan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Dengan adanya bantuan tersebut, para pelaku usaha mikro diharapkan mampu mempertahankan sekaligus mengembangkan kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Lhokseumawe.
