Liputan24.com, MEDAN, Kamis 12 November 2026 – Dewan Pimpinan Pusat AJUDAN (Anti Judi Anti Narkoba) menyampaikan desakan tegas kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (HC) Suyudi Ario Seto, SIK, SH, M.Si., agar berkantor sementara di Provinsi Sumatera Utara. Permintaan ini disampaikan agar pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melihat langsung kondisi di lapangan, memimpin operasi penindakan secara langsung terhadap bandar judi, bandar narkoba, sekaligus oknum aparat yang diduga memberikan perlindungan kepada pelaku di wilayah Medan, Binjai, Langkat,Tanah Karo, Deli Serdang, hingga Tanjung Balai.Seperti wilayah Binjai-Langkat & Tanah Karo yang masih maraknya tempat Judi dan Barak Narkoba diduga milik ASR, ASK, AJ, SE, AT dan AR beberapa inisial ini kuat dugaan pemilik tempat judi dan mesin judi yang diduga di lindungi para oknum aparat setempat.
Ketua harian DPP AJUDAN, Shandy Hutapea, SH, menegaskan bahwa desakan yang disampaikan organisasinya bukan merupakan tuntutan tanpa dasar. Selama ini tim AJUDAN (Anti Judi Anti Narkoba) telah melakukan rangkaian investigasi mandiri di lapangan sesuai dengan tupoksi Organisasi Yang berbadan hukum dan telah dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM, termasuk pergerakan lokasi‑lokasi yang diduga menjadi tempat praktik judi, barak narkoba, serta pergerakan para bandar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Dari hasil pantauan dan investigasi tersebut, tim AJUDAN menemukan indikasi kuat diduga adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang diduga membekingi tempat perjudian, barak narkoba, serta para bandar. Oknum‑oknum tersebut diduga juga menerima setoran (upeti) dari para bandar sebagai perlindungan ketidakseimbangan, sehingga praktik ilegal tersebut dapat terus beroperasi secara leluasa di tengah masyarakat.
“Kami meminta Polri bertindak tegas, bertindak merata, dan tidak melakukan penindakan yang tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik pelaku utama, bandar, maupun oknum aparat yang memberikan perlindungan, harus diproses secara hukum. Semua ini kami lakukan demi menyelamatkan generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari perjudian dan narkoba. Kita sudah melihat banyak rumah tangga hancur, banyak anak muda terlibat, dan jika kita tidak bergerak dari sekarang, perjudian dan narkoba akan semakin menjajah bangsa ini,” ujar Shandy Hutapea, SH
Kondisi di Sumatera Utara dinilai sangat mengecewakan, mengingat data dari sejumlah lembaga pemerintah pusat menunjukkan angka peredaran narkoba dan judi di provinsi ini berada pada tingkat yang tinggi. Data BNN, BPS, BRIN, serta data dari Pusiknas Bareskrim Polri mencatat beban permasalahan narkoba di Sumatera Utara menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Sementara itu, data PPATK juga mencatat aliran dana yang terkait dengan praktik judi online di wilayah Sumut mencapai angka yang sangat besar, menunjukkan betapa masifnya aliran uang ilegal yang beredar di tengah masyarakat.
Dampak maraknya perjudian dan narkoba tidak hanya dirasakan pada aspek hukum, namun juga telah menghancurkan tatanan rumah tangga. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat adanya peningkatan kasus perceraian yang dipicu oleh perjudian dan narkoba, di mana banyak pasangan keluarga hancur karena salah satu pihak terlibat kecanduan judi online maupun narkoba.
Banyak ibu rumah tangga, anak, dan keluarga menjadi korban langsung dari praktik ilegal ini. Dampak lain yang tidak kalah menyakitkan bagi masyarakat adalah mencakup data identitas warga untuk aktivitas perjudian online. Banyak warga yang data identitasnya digunakan oleh pasangan sendiri dan keluarga sendiri serta pihak lain untuk mendaftar akun judi online, sehingga data mereka terindikasi dan diblokir dari program bantuan sosial pemerintah. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tidak dapat menerima haknya, meskipun mereka sama sekali bukan pelaku judi. Hal ini semakin memperparah beban sosial masyarakat di tengah kesulitan ekonomi.
AJUDAN menyatakan bahwa desakan ini bukan bertujuan untuk menuntut seluruh jajaran Polri, melainkan bentuk dukungan terhadap masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Organisasi ini juga membuka ruang seluas‑luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, laporan, dan bukti terkait lokasi perjudian, barak narkoba, serta dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan.
AJUDAN berharap kehadiran pimpinan tertinggi Polri di Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi momentum pembersihan nyata, sehingga bandar judi, bandar narkoba, dan oknum aparat yang diduga membekingi dapat ditindak secara hukum tanpa memandang bulu. Tujuan akhirnya adalah melindungi keluarga, menyelamatkan generasi muda, dan mencegah Indonesia terjajah oleh perjudian dan narkoba.
Catatan Redaksi:
1. Pernyataan mengenai keterlibatan oknum aparat dan dugaan penerimaan upeti merupakan hasil investigasi versi narasumber dan masih bersifat dugaan. Pemberitaan ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Setiap pihak yang disebut belum dapat dinyatakan bersalah sebelum diadakannya pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Data angka peredaran narkoba, aliran dana judi, perceraian, serta dampak berkontribusi pada data bansos Merujuk pada rilis lembaga pemerintah, namun tetap perlu literatur silang oleh jurnalis dengan instansi terkait sebelum dijadikan fakta pemberitaan akhir.
3. Pihak‑pihak yang disebut dalam rilis ini diberikan hak jawab dan hak spesifikasi sesuai ketentuan peraturan‑undangan pers.
4. Rilis berita ini disusun untuk mendorong penegakan hukum, tidak bertujuan melakukan pelanggaran, pencemaran nama baik, atau prasangka terhadap lembaga maupun individu.
(Robin Silalahi)
