Liputan24.com, Jakarta – Kabinet Merah Putih sudah berjalan selama dua tahun. Dalam periode tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare. Dari total luasannya, 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen bidang tanahnya dialokasikan untuk Reforma Agraria, 5.702,13 hektare untuk Bank Tanah, dan 135,96 hektare sebagai Cadangan Negara Lainnya.
“Capaian kinerja ini bukan sekedar rangkaian angka _output_, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (06/11/2026).
TCUN sendiri merupakan tanah hasil penertiban tanah teantar yang telah dikuasai negara untuk digunakan kembali sesuai dengan fungsinya. Sebelum ditetapkan peruntukannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Proses ini dilakukan untuk memastikan status tanah jelas dan bebas dari ancaman sehingga penetapan peruntukan serta pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik.
Untuk memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal PPTR terus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Tahapan ini penting untuk memastikan tanah yang telah dipilih dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Mulai dari inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan pendayagunaan TCUN ini dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah mengoptimalkan pemanfaatan lahan menjadi tanah yang lebih produktif. Dengan demikian, masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah diharapkan dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya sesuai prinsip fungsi sosial tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.
(Robin Silalahi)
