Liputan24.com, Deli Serdang – Alih fungsi sepihak atas lahan penelitian pembibitan kelapa sawit milik RISPA (Research Institute) / Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Kebun Sei-Aek Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan insan pers. Tanpa mengantongi izin resmi, oknum pihak ketiga nekat menduduki lahan, merusak serta menebang bibit sawit riset, lalu menggantinya secara ilegal dengan tanaman pangan seperti jagung, ubi, dan cabai.
Berdasarkan tinjauan hukum pertanahan dan regulasi nasional, tindakan tersebut dipastikan cacat hukum serta merta merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari tiga aspek sekaligus: perdata, pidana, dan administrasi.
*Bungkam Saat Dikonfirmasi, Manajemen PPKS Aek Pancur Diduga Main Mata dan Dibekingi Oknum*
Hasil penelusuran awak media Asatupro.com bersama aliansi mahasiswa di lapangan mengindikasikan bahwa oknum penggarap liar sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, ikatan kontrak, maupun izin tertulis dari pihak pengelola sah.
Lebih parah lagi, muncul dugaan kuat adanya persekongkolan jahat serta pembiaran sistematis. Manajemen atau oknum internal di lingkungan riset PPKS Kebun Aek Pancur diduga kuat bermain mata, bekerja sama secara non-prosedural, bahkan disinyalir dibekingi oleh pihak-pihak tertentu—termasuk oknum karyawan Lonsum—demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok di atas aset negara dan riset ilmiah strategis.
Ironisnya, ketika dikonfirmasi secara resmi oleh jurnalis Asatupro.com bersama perwakilan lembaga, pihak manajemen atau pengelola kebun terkesan bungkam dan menghindar. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan demi menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik, pihak manajemen justru bersikap arogan dan melontarkan tudingan miring dengan menyatakan bahwa wartawan sekadar mencari uang. Sikap tertutup dan tidak kooperatif ini semakin memperkuat kecurigaan publik adanya pemufakatan busuk dalam alih fungsi aset riset tersebut.
*Dalih “Lahan Telantar” Terbantahkan Secara Hukum*
Aksi penggarapan ilegal di kawasan resmi aset penelitian PPKS Kebun Aek Pancur terpantau berlangsung masif tanpa mengindahkan status hukum kepemilikan dan peruntukan lahan.
Klaim oknum pihak ketiga yang kerap berdalih bahwa area tersebut merupakan “lahan telantar” terbantahkan secara hukum. Sesuai regulasi yang berlaku, penggarapan lahan perkebunan atau riset tidak dapat dilakukan secara sepihak. Apabila suatu lahan dinilai bermasalah atau tidak diusahakan, mekanisme penertibannya merupakan kewenangan negara melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, bukan dengan cara main hakim sendiri atau menyerobot secara paksa.
*Ancaman Sanksi Hukum Berlapis*
Atas perbuatan sewenang-wenang tersebut, para pelaku bersama pihak-pihak yang mem-backing-i terancam jeratan sanksi hukum berlapis:
1. Sanksi Pidana Perkebunan: Diatur dalam Pasal 55 jo. Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda maksimal Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) bagi siapa saja yang secara tidak sah menduduki lahan perkebunan dan menebang tanaman di dalamnya.
2. Pidana Penyerobotan & Perusakan: Dijerat dengan Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyerobotan tanah, serta Pasal 406 KUHP mengenai perusakan barang atau tanaman riset.
3. Sanksi Administratif: Instansi perizinan terkait (seperti BPN, Dinas Pertanian, dan DPMPTSP) didesak untuk menolak setiap permohonan izin (IPPT/IUP) yang diajukan oleh pihak ketiga di atas lahan tersebut karena cacat hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah dari pengelola RISPA/PPKS.
*Desakan Pengosongan dan Pemulihan Lahan Secara Mutlak*
Menanggapi pelanggaran serius ini, elemen masyarakat, mahasiswa, dan media Asatupro.com mendesak agar pihak ketiga segera menghentikan seluruh aktivitas budidaya tanaman pangan di lokasi, mencabut seluruh tanaman ilegal (jagung, ubi, dan cabai), serta memulihkan kondisi kawasan penelitian seperti sediakala.
Segala hasil tanaman yang ditanam di atas lahan pihak lain tanpa izin dipastikan tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak pengelola berhak menuntut pengosongan lahan secara mutlak tanpa kewajiban memberikan ganti rugi apa pun, serta siap menempuh langkah hukum pidana maupun melayangkan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.
(Robin Silalahi)
