Liputan24.com, Rabu 8 April 2026, DAIRI – Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Ketapang) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2025 di Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, disorot warga. Dalam prosesnya, Camat Sumbul, Rinto Hutauruk, juga disebut bersikap emosional saat rapat Musyawarah Desa Khusus (Musdessus).
Sorotan itu mencuat dari unggahan media sosial warga bernama Eric Raja. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan sikap camat saat rapat berlangsung.
“Si Camat kok emosian banget sih? Kan saya hadir dan minta dibaca ulang, kok dibilang pula komentar di luar rapat? Belum ngopi ya, Pak Camat,” tulisnya, dikutip Liputan24.com, Senin (6/4/2026).
Warga Desa Barisan Nauli berinisial ERG menyampaikan bahwa Musdessus pertanggungjawaban dana Ketapang 2025 dan pembentukan BUMDes dilaksanakan pada Kamis (2/4/2026), sesuai undangan resmi desa.
Dalam rapat tersebut, ERG mengaku mempertanyakan transparansi pengelolaan dana Ketapang sebesar Rp140 juta. Ia meminta pemerintah desa menjelaskan secara terbuka terkait pengelola, jenis usaha, serta status dana tersebut.
“Saya meminta penjelasan tentang dana Ketapang, baik pengelolanya, usahanya apa, dan seperti apa status dana tersebut, supaya dibacakan. Saat itu Pak Camat menyela dan mengatakan saya tidak punya kapasitas untuk meminta hal itu karena nanti ada tim audit,” ujar ERG.
ERG juga mempertanyakan minimnya hasil produksi program Ketapang berupa tanaman kentang. Dari lahan sekitar satu hektare, produksi disebut hanya mencapai empat ton, sementara bibit awal diperkirakan sekitar 500 kilogram.
“Secara umum, dengan bibit 500 kilogram, hasil panen bisa mencapai di atas 25 ton. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Camat Sumbul Rinto Hutauruk menjelaskan laporan keuangan sebenarnya telah dibacakan dalam rapat. Namun, warga yang mempertanyakan disebut datang terlambat setelah penyampaian laporan selesai.
“Undangan sudah diedarkan kepada warga, tokoh masyarakat, dan pengurus BUMDes. Namun yang hadir sedikit. Kadang undangan dibagikan, tapi tidak dihadiri, malah komentar di luar rapat. Sebaiknya hadir tepat waktu dan mengikuti rapat,” ujar Rinto melalui pesan WhatsApp.
Ia juga menyebut pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah menyampaikan seluruh proses, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen secara terbuka.
“Menurut TPK, semua proses sudah diinformasikan secara terbuka. Tapi yang bersangkutan awalnya tidak mengikuti, kemudian mempertanyakan,” katanya.
Sementara itu, warga lainnya, Eric Rajagukguk, mengakui dirinya datang terlambat, namun tetap meminta agar laporan dibacakan ulang karena warga yang hadir hanya sedikit dan belum memahami isi rapat.
“Saat itu BPD langsung mengetuk palu, sementara warga belum menerima dan belum memahami laporan tersebut. Kami hanya meminta transparansi,” ujarnya.
Eric juga menyoroti penerima bantuan bibit kentang yang disebut mayoritas berasal dari aparat pemerintah desa. Ia menegaskan warga berharap penggunaan dana Ketapang dapat ditelusuri aparat penegak hukum.
“Kami hanya minta transparansi penggunaan dana Rp140 juta lebih. Kami menilai hasil panen tidak sesuai dengan laporan,” katanya.
Terpisah, Kepala Desa Barisan Nauli, Saridayan Malau, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap laporan kelompok pengelola Ketapang yang dibentuk oleh Sekretaris Desa.
“Nanti kami informasikan, saat ini masih dilakukan kroscek. Saya sedang berada di Penang, Malaysia,” ujarnya.
TIM
