Liputan24.com, Jakarta – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan publikasi sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan Pasal 59 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ada satu tahapan penting yang harus dilalui, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko tengkorak sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Perlindungan Tanah (Dirjen PHPT, Asnaedi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (18/11/2026).
Menurut Dirjen PHPT, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permintaan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Misalnya, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Selain pernyataan di bawah sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga didahului pengumuman yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan persetujuan. Sesuai ketentuan, disetujui dapat disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Keberatan yang dinilai beralasan, dapat menjadi dasar persetujuan penerbitan sertipikat pengganti.
Dirjen PHPT menegaskan bahwa hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya dimaksudkan untuk menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.
Selain karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila sertipikat yang dimiliki mengalami kerusakan, seperti akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.
Sementara bagi pemegang Sertipikat Elektronik, saat salinan cetak hilang, data sertipikat masih tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai dengan ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.
Kepada para pemilik yang sertipikatnya hilang atau rusak, Dirjen PHPT mengimbau agar segera mengurus sertipikat pengganti ke Kantah. “Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.
(Robin Silalahi)


















