Liputan24.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan ke ahli waris. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan, kondisi tersebut dapat menghambat pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling berbahaya, sangat rawan memicu memicu di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/6/2026).
Ketika sertipikat milik orang tua yang sudah meninggal belum juga dikeluarkan Peralihan Hak-nya hingga ahli waris tingkat pertama meninggal dunia, maka kondisi berisiko akan menjadi lebih rumit. Sertipikat tersebut akan diturunkan haknya kepada ahli waris pengganti sehingga jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga bertambah. Akibatnya, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih kompleks karena memerlukan persetujuan seluruh ahli waris.
Penundaan balik nama waris juga dapat membantu melakukan transaksi atas tanah, baik untuk keperluan Peralihan Hak maupun pembebanan Hak Tanggungan. Pada prinsipnya, transaksi atas tanah yang telah disepakati harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Oleh karena itu, ketika pemegang hak telah meninggal dunia, proses pelestarian atau pembebanan hak atas tanah tersebut perlu didahului dengan penyelesaian administrasi pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada masyarakat yang memiliki tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, Ana Anida mengimbau untuk segera mengurus Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.
“Langkah tersebut diperlukan agar kepemilikan data sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antar anggota keluarga di masa mendatang,” tutupnya.
(Robin Silalahi)
