LHOKSEUMAWE – Keuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Teuku Fazil Mutasar, menyiapkan sejumlah program pembenahan pemerintahan gampong selama enam tahun masa kepemimpinannya. Program tersebut mencakup pemberantasan narkoba, penguatan keamanan lingkungan, pengawasan rumah kos dan kafe, hingga digitalisasi pelayanan administrasi masyarakat.
Langkah tersebut dirancang melalui program 100 hari kerja dan rencana pembangunan jangka panjang. Fazil menegaskan, berbagai janji yang disampaikan saat kampanye harus diwujudkan dalam bentuk program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Salah satu program prioritas yang disiapkan adalah pembentukan Pageu Gampong, yakni satuan pengamanan lingkungan yang melibatkan unsur pemuda, Tuha Peut, Imum Meunasah, serta mendapat dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Menurut Fazil, Rabu (28/10/2026), Pageu Gampong direncanakan memiliki 40 personel yang ditempatkan di empat dusun, masing-masing 10 orang. Keempat dusun tersebut meliputi Kampung Kramat, Sumur Bor, Kuta Trieng, dan Tumpok Terendam.
“Pageu Gampong ini berbasis di empat dusun. Setiap dusun menempatkan sekitar 10 personel, sehingga total ada 40 anggota yang siap bergerak menjaga lingkungannya masing-masing,” ujar Fazil.
Satgas tersebut direncanakan berperan dalam pengawasan keamanan lingkungan, termasuk mencegah peredaran narkoba serta mengawasi aktivitas yang melanggar ketentuan dan syariat Islam.
Selain itu, pengawasan rumah kos dan kafe juga akan diaktifkan kembali. Salah satu rencana yang disiapkan adalah kewajiban melaporkan tamu yang datang melewati pukul 23.00 WIB kepada kepala dusun setempat.
Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut nantinya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kewenangan aparatur gampong, serta perlindungan hak masyarakat agar berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Pelayanan Administrasi Beralih ke Sistem Digital
Di bidang pelayanan publik, Fazil juga menyiapkan inovasi aplikasi E-Simpang 4. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor keuchik.
Aplikasi itu direncanakan dapat diunduh melalui Play Store. Meski demikian, pelayanan secara langsung tetap dipertahankan pada hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.
Dengan demikian, masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital tetap dapat memperoleh pelayanan administrasi secara langsung.
Baitul Mal Gampong untuk Pemberdayaan Ekonomi
Tidak hanya fokus pada keamanan dan pelayanan, pemerintah Gampong Simpang Empat juga merencanakan pembentukan Baitul Mal Gampong sebagai wadah penghimpunan zakat dan infak masyarakat.
Dana yang terkumpul diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu warga yang membutuhkan serta mendukung permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah gampong juga berencana memfasilitasi pengurusan legalitas usaha serta memberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha lokal.
Fazil menilai, keterbatasan penggunaan Dana Desa menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Karena itu, diperlukan alternatif dukungan melalui pengelolaan zakat, infak, serta kegiatan pelatihan usaha.
Penataan Gampong Jadi Prioritas 100 Hari Kerja
Pada 100 hari pertama kepemimpinannya, Fazil memprioritaskan penataan lingkungan, pembenahan administrasi pemerintahan, serta percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Perubahan sebelum batas waktu 30 Desember 2026.
Dengan jumlah penduduk sekitar 4.200 jiwa yang tersebar di empat dusun, Gampong Simpang Empat membutuhkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fazil berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh agama, Tuha Peut hingga aparatur dusun, dapat terlibat dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan gampong tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat.
Meski demikian, berbagai program yang telah direncanakan tersebut masih membutuhkan tahapan persiapan, penganggaran, pembentukan kelembagaan, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Pada akhirnya, tantangan kepemimpinan Teuku Fazil Mutasar bukan hanya menyusun berbagai program dan target selama enam tahun, melainkan memastikan setiap rencana dapat direalisasikan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
