Liputan24.Com//Kayuagung –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih menemukan adanya warga yang menolak didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Penolakan tersebut diduga dipicu oleh informasi tidak benar atau hoaks yang beredar di media sosial.
Ketua Sensus Ekonomi BPS Kabupaten OKI, Mohammad Adi Putra, sebagaimana dikutip dari pemberitaan sejumlah media, mengatakan penolakan tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Menurutnya, informasi yang tidak benar di media sosial turut memengaruhi persepsi sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan pendataan.
Petugas sensus, kata dia, terus melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat guna meluruskan informasi yang belum terverifikasi.
Menurut Mohammad Adi Putra, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan statistik nasional yang bertujuan memperoleh gambaran mengenai struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat serta pelaku usaha. Data yang dihimpun nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, sebelumnya juga mengajak masyarakat untuk memberikan keterangan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Menurutnya, data yang akurat sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah benar-benar disusun berdasarkan kondisi ekonomi riil di tengah masyarakat.
BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden dalam pendataan dilindungi kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data individu tidak dipublikasikan secara terbuka, melainkan diolah dan disajikan dalam bentuk statistik agregat.
Di tingkat Sumatera Selatan, pelaksanaan SE 2026 hingga 31 Juli 2026 telah mencapai 81,87 persen. Dalam pendataan tersebut, sekitar 2,48 juta unit usaha dan keluarga telah tercatat.
BPS mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas, khususnya informasi yang dapat menimbulkan keraguan atau penolakan terhadap pelaksanaan sensus. Warga yang masih ragu juga dapat meminta petugas menunjukkan identitas dan surat tugas resmi sebelum memberikan keterangan.
Kejujuran responden menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendataan. Mohammad Hatta pernah menyampaikan, “Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran.”
Dalam konteks pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, keterbukaan dan kejujuran masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar data yang lebih kuat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. (Tim**)