Liputan24.com, Rabu 17 Juni 2026, DELI SERDANG – Ketika banyak jalan masih menunggu perbaikan, drainase belum sepenuhnya tertata, dan berbagai kebutuhan masyarakat terus mengetuk pintu perhatian pemerintah, anggaran daerah senilai Rp1,5 miliar justru disiapkan untuk merehabilitasi Gedung Barang Bukti Polrestabes Medan.
Kabar ini mencuat dari laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Deli Serdang. Dalam data tender yang dipublikasikan, tercantum sebuah proyek bernama “Rehabilitasi Gedung Barang Bukti Polrestabes Medan” dengan kode tender 10134569000.
Nilainya tidak kecil. Dari dokumen yang tersedia, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp1.499.895.862,17. Seluruh pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.
Angka miliaran rupiah itu kini menjadi bahan perbincangan. Di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, publik mulai mempertanyakan arah prioritas penggunaan uang rakyat. Mengapa dana sebesar itu dialokasikan untuk rehabilitasi fasilitas milik institusi penegak hukum di luar struktur pemerintahan daerah? Pertanyaan tersebut mulai bergema di ruang-ruang diskusi masyarakat.
Bagi sebagian warga, APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat akan pembangunan yang merata, pelayanan yang lebih baik, dan solusi atas berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Karena itu, setiap kebijakan penganggaran selalu membawa konsekuensi pertanggungjawaban kepada publik.
Sementara itu, proses tender proyek masih terus berjalan. Sedikitnya 16 perusahaan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang yang nilainya mencapai miliaran rupiah tersebut. Persaingan pun diperkirakan akan berlangsung ketat hingga penetapan pemenang nantinya.
Di balik angka Rp1,5 miliar yang tertulis dalam dokumen tender, tersimpan satu harapan besar masyarakat: agar setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan yang paling mendesak bagi rakyat.
Sebab pada akhirnya, APBD bukan sekadar soal pembangunan gedung. Ia adalah amanah yang lahir dari keringat masyarakat, yang penggunaannya akan selalu diawasi dan dipertanyakan demi memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
(Robin / TIM)
