LIPUTAN.24.COM//MINAHASA TENGGARA
Skandal tambang emas ilegal di kawasan konservasi Kebun Raya (KR) Megawati, Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, kini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa—melainkan sudah menjadi simbol pembangkangan terang-terangan terhadap negara.
Di lokasi yang dikenal sebagai Rotan Hill, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berlangsung brutal dan tanpa rasa takut. Dua unit alat berat jenis ekskavator terlihat leluasa mengoyak tanah kawasan konservasi, seolah hukum tak lagi memiliki wibawa di wilayah tersebut.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kawasan yang seharusnya menjadi benteng konservasi dan pusat penelitian justru berubah menjadi ladang eksploitasi liar oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang hanya mengejar keuntungan instan, tanpa peduli dampak kehancuran lingkungan.
Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel, aktivitas ilegal ini diduga kuat dikendalikan oleh sosok lama yang sudah tidak asing dalam dunia tambang liar di Sulawesi Utara, yakni Dede Tjhin alias Cie Dede. Nama ini berulang kali muncul dalam berbagai kasus serupa, namun ironisnya, selalu lolos dari jeratan hukum.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik yang semakin menguat—bahwa ada jaringan kuat dan sistematis yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.
“Ini bukan kebetulan. Ini pola. Sudah berkali-kali tersandung kasus, tapi selalu bisa bebas dan kembali beroperasi. Kalau tidak ada beking kuat, mustahil bisa sebebas ini,” ungkap sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih mencengangkan lagi, muncul dugaan serius bahwa lokasi tambang ilegal tersebut dijaga ketat oleh oknum aparat yang masih aktif bertugas di Polres Minahasa Tenggara. Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap institusi dan negara.
Publik kini mempertanyakan integritas penegakan hukum di Sulawesi Utara. Janji-janji penindakan tegas yang sebelumnya dilontarkan oleh jajaran Polda Sulut dinilai tak lebih dari sekadar retorika tanpa realisasi.
Sementara itu, kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa kendali. Kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi kini terancam hancur, menyisakan potensi bencana ekologis bagi generasi mendatang.
Ketua PPWI Sulut, Hendra Tololiu, dengan tegas mendesak Mabes Polri untuk tidak tinggal diam. Ia meminta agar dilakukan tindakan tegas dan terukur, mulai dari penangkapan terhadap aktor utama, pembongkaran jaringan mafia tambang, hingga penindakan terhadap oknum aparat yang diduga terlibat.
“Ini bukan lagi soal tambang ilegal semata. Ini soal wibawa negara yang diinjak-injak. Mabes Polri harus turun langsung, tangkap Cie Dede, bongkar semua jaringan yang melindunginya. Jangan hanya pekerja kecil yang dikorbankan, sementara aktor utama terus bebas berkeliaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh hasil tambang ilegal harus disita dan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat kejahatan lingkungan yang terstruktur.
Jika aparat penegak hukum terus bersikap pasif, maka kecurigaan publik akan semakin menguat bahwa praktik mafia tambang di Sulawesi Utara bukan sekadar isu, melainkan realitas yang dibiarkan tumbuh subur bahkan diduga dilindungi.
Negara kini diuji. Hukum dipertaruhkan. Dan publik menunggu: apakah keadilan masih berdiri tegak, atau justru telah tunduk di hadapan kekuatan uang dan jaringan gelap.(**)