banner 728x250

Viral KembaliI! DIDUGA Pungli SIM C Rp 800 Ribu Di Satpas Polres Binjai, Kapolres Bungkam

banner 120x600
banner 468x60

Liputan24.com, BINJAI, Selasa 17 November 2026 – Lagi dan lagi telah berulang kali Satpas Polres Binjai kembali viral, bukan karena pelayanan yang mengecewakan, melainkan karena dugaan pungli yang seolah-olah tak pernah mati. Sumber pemberitaan ini dari akun Medan Talk TV, yang mengunggah keluhan seorang kuli bangunan setelah mengurus SIM C. Dengan suara lirih, ia mengaku diminta membayar Rp800.000. Padahal biaya resmi SIM C baru hanya Rp100.000 dan perpanjangan hanya Rp75.000 sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020. Bagi rakyat kecil, selisih itu bukan sekedar angka, itu luka.

Ini bukan cerita baru. Ini luka lama yang kembali menganga. Nama Satpas Polres Binjai sudah berkali-kali dikaitkan dengan dugaan pungli SIM, sudah berkali-kali viral, sudah berkali-kali diberitakan. Seorang perempuan bernama Dianela Puspita Cappa bahkan pernah menegaskan dalam video klarifikasi bahwa kabar dirinya membayar Rp800.000 untuk SIM di Satpas Binjai itu bukan hoaks. Kalau sudah berulang kali viral tapi disebut masih terjadi, pertanyaannya tajam: pengawasan itu ada, atau hanya hidup di spanduk?

banner 325x300

Ironinya menusuk tepat di jantung hati nurani. Dalam video Medan Talk TV itu, terpampang spanduk besar “AWAS CALO!!!” dengan imbauan manis, “URUSLAH SENDIRI DAN IKUTI SAJA MEKANISMENYA.

“Korban mengaku sudah melakukannya, sudah urus sendiri, sudah ikut ujian teori dan praktik, sudah taat mekanisme. Tapi tetap dimintai biaya di luar aturan. Jika rakyat yang taat saja diduga diperas, lalu spanduk itu untuk siapa? Untuk menakut-nakuti calo, atau untuk menutupi praktik di baliknya?

Yang paling menyakitkan adalah sikap Kapolres Binjai. Saat dikonfirmasi, AKBP R. Bimo Moernanda memilih diam-diam. Pesan tak dibalas, telepon tak diangkat, hingga berita ini diturunkan tak ada klarifikasi resmi. Padahal sebagai penanggung jawab satuan, Kapolres adalah orang pertama yang seharusnya berdiri di depan publik, menjelaskan, membantah jika tidak benar, menindak jika benar. Diam bukan jawaban, diam bukan solusi, diam adalah pengabaian yang paling menyakitkan di tengah rakyat yang menjerit.

Sorotan kini tak lagi berhenti di loket, tapi naik ke meja pimpinan. Jika dugaan pungli berulang, pengawasan patut ditinjau, dan jika pengawasan gagal berulang, pimpinan wajib dievaluasi. Kini bola ada di tangan Kapolda Sumatera Utara. Masyarakat tak lagi minta imbauan, tak lagi minta spanduk baru, masyarakat menuntut ketegasan nyata: turunkan Propam, periksa Satpas Binjai secara menyeluruh, buka hasil ke masyarakat, beri sanksi tegas jika terbukti. Ketegasan tak diukur dari kerasnya pernyataan, tapi dari tindakan nyatanya

Masyarakat juga bertanya semakin keras: Propam Polda ke mana? Sebagai pengawas internal, Propam adalah garda terakhir integritas Polri. Jika saat viral seperti ini saja tak bergerak, kapan pengawasan itu akan hidup? Publik tak ingin Propam hanya datang saat kasus meledak, publik ingin pengawasan yang bekerja setiap hari. Satu kasus yang ditinggalkan akan melahirkan seratus kasus berikutnya, dan satu pimpinan yang diam-diam akan membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan.

Karena bagi rakyat kecil, SIM bukan sekadar kartu plastik. SIM adalah hak untuk bekerja, hak untuk mencari nafkah, hak untuk hidup layak. Dan hak tidak seharusnya dibayar dengan pungli. Binjai sedang menatap Polda Sumut, Sumatera Utara sedang menatap, Indonesia sedang menatap. Akankah kali ini ada ketegasan yang benar-benar tegas, atau virus ini kembali padam dengan diam, lalu berulang lagi dengan korban yang baru?

(TIM MEDIA ONLINE SUMUT)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *