banner 728x250

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

banner 120x600
banner 468x60

Liputan24.com, Jakarta – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga tahun 2026. Percepatan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali. 

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pengecualian maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

banner 325x300

Uunk Din Parunggi memperkirakan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota yang memberikan pengecualian BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima pendapatan daerah atau saluran pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah. 

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut adalah bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembiayaan BPHTB bagi masyarakat. 

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.

(Robin Silalahi)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *