LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah dalam rangka penyusunan Master Plan Smart CityKota Lhokseumawe, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe tersebut bertujuan membahas konsep, arah kebijakan, serta langkah strategis dalam mewujudkan Lhokseumawe sebagai kota cerdas (Smart City) yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
FGD tersebut menghadirkan empat narasumber, di antaranya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, Reza Mahnur, S.STP., M.Kesos, Kepala Diskominfo Kota Lhokseumawe, Taruna Putra Satya, S.IP., M.A.P., serta kalangan akademisi.
Para narasumber memaparkan berbagai konsep dan tujuan penerapan Smart City, termasuk pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem pemerintahan, serta peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, upaya menuju Smart City sebenarnya telah mulai diperkenalkan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) sejak beberapa tahun lalu.
Menurutnya, sejumlah kepala OPD bahkan pernah melakukan kunjungan ke daerah lain untuk mempelajari penerapan konsep Smart City. Karena itu, hasil pembelajaran dari kunjungan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Lhokseumawe.
“Barangkali dulu belum kita ketahui, tetapi sekarang sudah dan harus dilaksanakan,” ujar Haris.
Ia berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat memahami secara menyeluruh konsep Smart City beserta manfaatnya bagi peningkatan kinerja pemerintahan.
Haris menilai, perkembangan era digital menuntut perubahan pola kerja aparatur pemerintah. Saat ini, arus informasi berkembang sangat cepat dan hampir seluruh sistem pelayanan maupun administrasi pemerintahan semakin bergantung pada pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, digitalisasi dapat membuat pekerjaan lebih cepat, terstruktur, sistematis, dan mudah apabila diterapkan dengan baik.
Oleh karena itu, para pejabat dan ASN di lingkungan Pemko Lhokseumawe diminta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta tidak terpaku pada pola kerja konvensional.
Penyusunan Master Plan Smart City ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemko Lhokseumawe dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan kota yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan penerapan Smart City nantinya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan dokumen perencanaan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, integrasi antar-OPD, infrastruktur digital, serta konsistensi pelaksanaan program.
Dengan demikian, hasil FGD diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.
