Morotai-Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Pulau Morotai, Riskal Samlan, secara tegas membantah pernyataan Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Musriyana Nabiu, yang menyebut bahwa beberapa pejabat yang pindah ke Provinsi Maluku Utara bebas dari temuan.
Menurut Riskal, pernyataan Inspektorat sangat janggal dan bertolak belakang dengan hasil evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah melakukan pemeriksaan di Morotai pada Juli 2024 lalu.
“Bagi saya, ini aneh bin ajaib, Inspektorat dengan percaya diri menyatakan bahwa para pejabat yang pindah ke provinsi tidak memiliki temuan. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, ada temuan dalam internal Pemda Morotai. Ini ada apa?” tegas Riskal, Kamis, 27 Februari 2025.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti fakta bahwa pemerintahan sebelumnya meninggalkan uang kas daerah yang hanya tersisa Rp1 juta untuk pemerintahan definitif baru di bawah kepemimpinan Rusli-Rio.
“Perpindahan beberapa pejabat ini menyisakan uang kas daerah hanya satu juta rupiah. Ini sangat kurang ajar! Bagaimana mungkin daerah bisa beroperasi dengan kondisi keuangan seperti itu?” katanya dengan nada geram.
Ia bahkan mencurigai adanya kongkalikong antara Inspektorat dan pejabat yang telah pindah ke provinsi, sehingga Inspektorat dengan mudah menyatakan bahwa mereka bersih dari temuan.
“Saya menduga ada permainan di dalam Inspektorat. Pihak berwenang harus segera turun tangan dan memeriksa Inspektorat sendiri. Jangan sampai ini menjadi praktik pembiaran yang merugikan daerah,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Riskal berharap agar pemerintahan Rusli-Rio dalam 100 hari kerjanya bisa fokus membenahi birokrasi, termasuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat sebelumnya.
“Saya berharap pemerintahan baru segera mengambil langkah bijak. Jika ada indikasi korupsi, harus diusut tuntas! Jangan sampai Morotai terus dirugikan oleh segelintir pejabat yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.p
