Pulau Bangka. Likupang, Minahasa Utara, Liputan24.com — 18 Juni 2024 Penolakan terhadap kehadiran PT Mikgro Metal Perdana (MMP), perusahaan tambang bijih besi, terus bergema di Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Sejak tahun 2011.
Saat ini Warga setempat bersama aktivis lingkungan dari Forum Peduli Lingkungan Sulawesi Utara (FPL Sulut) berjuang keras untuk melindungi ekosistem pulau mereka dari ancaman kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.
Di Sulawesi Utara, 448.938 hektar lahan telah dialokasikan untuk industri tambang. Hal ini membuat kekhawatiran warga Pulau Bangka sangat beralasan.
PT MMP berencana mengeksplorasi dan mengeksploitasi bijih besi di pulau tersebut, sebuah tindakan yang dikhawatirkan akan merusak keseimbangan alam dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Pulau Bangka, meski hanya bagian kecil dari provinsi yang luasnya mencapai 1.536.400 hektar, memiliki nilai ekologis dan budaya yang sangat besar bagi penduduknya.
Juent Myhard, Ketua Forum Peduli Lingkungan Sulawesi Utara, menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi dalam penolakan terhadap pertambangan ini.
“Kami memperjuangkan keadilan bagi pulau bangka.
Kehadiran perusahaan tambang bijih besi bukan hanya ancaman bagi lingkungan, tetapi juga bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Tidak ada tawar menawar dalam penolakan kami,” tegas Myhard.
Sejak lebih dari satu dekade lalu, protes ini menggunakan berbagai media untuk menyuarakan pesan mereka. Mulai dari demonstrasi di lapangan, kampanye online, hingga kerja sama dengan organisasi lingkungan lainnya.
Kendati demikian, kontroversi terus bermunculan di tengah janji-janji kesejahteraan yang dilontarkan oleh pihak industri tambang.
Penentang tambang menyoroti dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air dan tanah serta hilangnya keanekaragaman hayati.
Mereka juga mengingatkan bahwa keuntungan ekonomi yang dijanjikan tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang akan dialami oleh generasi mendatang.
“Masyarakat harus melihat jangka panjang. Kerusakan yang terjadi tidak bisa diperbaiki hanya dengan uang. Kehidupan dan ekosistem yang hilang akan berdampak pada kita semua,” lanjut Myhard.
FPL Sulut dan warga Pulau Bangka berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya segera menindak lanjuti penolakan ini.
Mereka mendesak perhatian serius terhadap dampak lingkungan dan sosial yang akan timbul jika proyek tambang ini diteruskan.
Penolakan terhadap PT MMP ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk melindungi keindahan dan keutuhan Pulau Bangka dari ancaman eksploitasi yang merusak.
Dengan semangat yang tak pernah padam, warga dan aktivis berjanji akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi pulau bangka yang tercinta.
(Red**)
